peraturan tentang perangkat desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. peraturan tentang perangkat desa

Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan. desa - tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. pdf. merugikan kepentingan umum; b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. by admin - 29/11/2017 0. sekretariat desa; b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak mengatur secara tegas mengenai peraturan desa atau. FILE-FILE PERATURAN. Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik. skip to Main Content. Diatur tentang jam kerja kantor desa, pelaksanaan pelayanan, daftar hadir, cuti, monitoring dan evaluasi, kewajiban dan larangan. BUPATISUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN BUPATI SUKABUMI NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA Menimbang Mengingat DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SUKABUMI, a. Judul Peraturan. 2015. ABSTRAK: a. TENTANG PERANGKAT DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANYUWANGI, Menimbang : a. PEMERINTAH DESA (Pasal 2)Dalam Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa. Badan Permusyawaratan Desa yang. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 5). Peraturan Desa Nomor 03 tahun 2019 Tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Tetap, Tunjangan, Dan Tambahan Tunjangan Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, RT/RW; 19. Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran. perangkat desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jenis. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah. Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; 2017, No. 11, BD. Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa; Mengingat : 1. 2 Mengingat : 1. Perangkat Desa. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalamApprove. Dasar hukum yang menjadi pedoman pengangkatan perangkat desa adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (“UU Desa”), Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (“PP Desa”) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah. 2020. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini. Perangkat Desa adalah salah satu organ pemerintah desa, selain Kepala Desa. Ketentuan peralihan 15. Gunungkidul No. Dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewenangan, hak dan kewajiban Kepala Desa wajib: menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati; menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhirmasa jabatan kepada Bupati; memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa secara. Belum jelas dan tegasnya tentang status kepegawaian perangkat desa ini berpengaruh kepada hak-hak yang harus didapatkannya, seperti gaji, tunjangan (termasuk THR), dan hak. ~ 10 ~ BAB IV PENUTUP. Tahun 2015 tentang Desa; 11. Abstrak belum diatur. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara. Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Menerima penghsilan tetap setiap. Dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2077 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan untuk kelancaran proses Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Kediri, perlu. Tahun 2015 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 121) sebgaimana telah diubah dengan Peraturan. Mengatur tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat desa; CATATAN: Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal . * Klik nama file untuk pratinjau atau klik. ABSTRAK: Bahwa sesuai dengan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 bahwa untuk memberikan pedoman bagi pemerintah desa dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat. Peraturan Bupati Gresik Nomor 23 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa; b. Persyaratan Perangkat Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2018 (Perbup 6/2018) tentang Tata Cara Pengangkatan Dan. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama. Mengingat : 1. ABSTRAK: a. Anggaran pendapatan. Tahun Peraturan. Berita desa. com – Berapa gaji kepala desa sesuai ketentuan besaran gaji perangkat desa 2022? Gaji operator desa 2022 masih mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019. Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2021. Peraturan Bupati (PERBUP) NO. U. Ketentuan penutup. 6 Tahun 2014; UU No. menyelenggarakan pelayanan umum seperti surat pengantar, surat keterangan, surat-surat lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI CIAMIS, Menimbang : a. (2) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Paser tentang BPJS Ketenagakerjaan Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Bendahara, Staf dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa. MEMUTUSKAN : Menetapkan :Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Bakal Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Perangkat Desa - Kedesa. Jumlah Halaman : 42 HLM; Lampiran : 100 halaman. Tematik. (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena: a. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk. Peraturan Daerah (PERDA) NO. Perangkat Desa , maka Peraturan Bupati Cirebon Nomor 121 Ta hun 2015 tentang Perangkat Desa perlu untuk dilakukan penyesuaian; b. 47 tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa, tetapi harus pula peraturan yang lain yang relevan dan dibutuhkan. 7. Perangkat desa. 6 Tahun 2014; UU. Nomor Tambahan. 2016/No. bahwa dengan berlakunya Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka pengaturan lebih lanjut mengenai desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Bakal. 874 kali: kuisioner indeks desa membangun (idm) tahun 2023: 25. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemilihan Kepala Desa; Mengingat : 1. SRAGEN NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PERANGKAT DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SRAGEN, Menimbang : a. Dalam peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, tujuan, perjanjian kinerja perangkat desa, perubahan perjanjian kinerja, verifikasi perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, penilaian kinerja perangkat desa serta sanksi dalam penyusunan perjanjian kinerja dan evaluasi kinerja perangkat desa. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 31. 9, LD 9/2018. Kumpulan UU Desa. Pemerintah telah mengeluarkan Permendagri No. Ketentuan Pasal I diubah sehingga berbunyi. 44. Nah, jika sahabat di desanmasih bingung seperti apa Perdes SOTK disini kami akan membagikan Perdes SOTK Pemerintah Desa Tahun 2021. 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,. ABSTRAK: bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun. (3) Penghasilan tetap sebagaimana. Judul. U. 12 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa MATERI POKOK PERATURAN. ABSTRAK: bahwa guna melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah. Pejabat Pengundangan. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA. Jadi wajar saja, jika banyak yang mencari untuk men-download file nya,. Peraturan Desa Nomor 07 tahun 2020. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republiksdgs desa dan penerapannya ke dalam rkp desa dan rpjm desa: 14 november 2022 | 18. Karena regulasi mengenai hal itu sebelumnya sudah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No. Ketentuan peralihan 15. Peraturan Perbekel Sarimekar Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022. Tahun 2006 tentang Perangkat Desa perlu ditinjau substansinya; d. Permendagri 81/2015 tentang evaluasi perkembangan desa dan kelurahan [ download] Permendagri 82/2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian kades [ download]. 9. Tipe Dokumen: Peraturan Perundang-undangan: T. Nomor. 83Tahun 2015. bahwa regulasi terkait dengan perangkat desa telah tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten TUlungagung Nomor 4 Tahun 2017 ten tang Perangkat Desa; b. 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor. Struktur pemerintah desa terbaru lahir karena diterbitkanya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. 1 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa, dicabut dan. ABSTRAK: Untuk melaksanakan ketentuan pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Apa itu Peraturan Desa? “PERDES” adalah singkatan dari Peraturan Desa. 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa: TENTANG PERANGKAT DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PARIAMAN, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa; Mengingat : 1. 985 kali: cara cek nama di daftar pemilih melalui dpt online: 03 maret 2023 | 16. 4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Desa. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan (1) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan dibantu oleh Perangkat Desa. tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 105 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang. Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Peraturan Bersama Kepala Desa di Permendagri 111 tahun 2014 didalamnya termasuk Perencanaan, Penyusunan,. Mohon informasi tentang perbup sumenep yang mengatur susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa sebelum perbup 8 tahun 2020 (untuk panduan pembuatan sk perangkat desa tahun 2016) respon Peraturan Bupati Sumenep Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perangkat Desa sudah dapat di download di Menu Produk Hukum kami,. Tahun. Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. Peraturan Bupati Batang Nomor 9 Tahun 2016 diubah. Pasal 6. perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa; SALINAN . 4. Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 35 tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, penyesuaian susunan organisasi dan tata kerja, jumlah perangkat desa dan jumlah kepala dusun. Pembangunan Desa adalah. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 6. DISIPLIN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA-TEMANGGUNG-2022. 29. Nama istilah Peraturan Desa. Pengertian Keuangan Desa dalam Permendagri adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Bidang. Undang-Undang ini menegaskan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Perangkat desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus sebagaimana diatur dalam (Pasal 2 ayat 1). 13 hal. 4. Perauran Daerah Kabupaten Buol Nomor 14 Tahun 2001 Tentang. tentang peraturan pelaksanaan peraturan daerah kabupaten pati nomor 2 tahun 2015 tentang perangkat desa sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah kabupaten pati nomor 11 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten pati nomor 2 tahun 2015 tentang perangkat desa dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati pati,. d. 1. Hal ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan. Permendagri No. Melaksanakan koordinasi, pelayanan, penyuluhan dan pembinaan kehidupan masyarakat bidang kesejahteraan, sosial, keagamaan, kebudayaan dan pendidikan . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun. 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539). Dalam mengemban amanah sebagai Perangkat Desa, berdasarkan Peraturan Daerah Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2016 (Perda 3/2016) tentang Perangkat Desa, melekat hak, kewajiban, dan jaminan kesejahteraan disamping juga ada larangan dan sanksi selama menjabat. Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - 2 - Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Madiun Nomor 9 Tahun 2020 tentang PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA. kesejahteraan bagi pekerja dalam hal ini Perangkat Desa; b. Pendamping Lokal Desa g. ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa; UUD Negara RI Tahun 1945; UU No 49 Tahun 1999; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP. (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa. oleh pemerintah provinsi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 114 huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diperlukan pedoman. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa; Mengingat : 1. Pamong Desa adalah sebutan lain dari perangkat desa di Kabupaten Indramayu, dan merupakan unsur pembantu kuwu dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Pengaturan lebih lanjut mengenai struktur organisasi dan tata kerja perangkat desa diatur dalam Peraturan Desa. perlu ditetapkan pengaturan mengenai Perangkat Desa; bahwa guna mewujudkan Perangkat Desa yang dapat melaksanakan tugas dengan proofesional, maka perlu disusun peraturan yang mengatur tentang rekruitmen, pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat. 8 Tahun 2018 tentang DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA. Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa; 1. Sebelum lebih.